Jabat Kakanwil, Eko Priyanggodo Perkuat Sinergi dan Kepastian Hukum Pertanahan di Pulau Dewata
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi pejabat strategis.
Eko Priyanggodo, A.Ptnh., M.H., QCRO., resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali.
Penugasan ini menjadi bagian dari langkah konsolidasi kelembagaan guna memperkuat pelayanan publik serta memastikan pengelolaan pertanahan berjalan profesional dan akuntabel.
Eko menggantikan I Made Daging, A.Ptnh., M.H., yang kini mengemban tugas baru sebagai Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan pada Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
Menariknya, posisi direktur tersebut sebelumnya juga pernah dijabat oleh Eko Priyanggodo. Pengalaman di level pusat tersebut dinilai menjadi bekal penting dalam memimpin wilayah strategis seperti Bali.
Pengalaman Pusat, Penguatan di Daerah
Sebagai pejabat karier di lingkungan ATR/BPN, Eko Priyanggodo memiliki latar belakang akademik pertanahan (A.Ptnh.) dan Magister Hukum (M.H.).
Sertifikasi Qualified Chief Risk Officer (QCRO.) yang dimilikinya memperkuat kompetensinya dalam manajemen risiko dan pengendalian organisasi, dua aspek yang semakin penting dalam tata kelola pertanahan modern.
Selama bertugas di tingkat pusat, ia menangani berbagai persoalan sengketa dan konflik agraria yang kompleks.
Pengalaman tersebut membentuk perspektif komprehensif dalam penyelesaian perkara, mediasi, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dengan rekam jejak tersebut, kehadirannya di Bali diharapkan tidak hanya memperkuat penyelesaian sengketa, tetapi juga mendorong langkah preventif melalui peningkatan kualitas administrasi, kepastian hukum hak atas tanah, serta penguatan transformasi digital layanan pertanahan.
Bali dan Dinamika Pertanahan
Provinsi Bali memiliki karakteristik pertanahan yang khas. Selain menjadi pusat pariwisata nasional dan internasional, Bali juga memiliki dinamika sosial dan budaya yang erat kaitannya dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah, termasuk keberadaan tanah adat.
Dalam konteks tersebut, kepemimpinan Kanwil BPN Bali dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta dukungan terhadap investasi dan pembangunan berkelanjutan.
Eko Priyanggodo diharapkan mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan tata kelola pertanahan berjalan transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bagian dari Transformasi Organisasi
Pelantikan ini juga menjadi bagian dari pelantikan pejabat pimpinan tinggi di lingkungan ATR/BPN. Dalam kesempatan yang sama, turut dilantik Dr. Arief Muliawan, S.H., M.H. sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan; Lampri, A.Ptnh., S.H., M.H. sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
Selain itu juga ada nama Dr. Andi Tenri Abeng, A.Ptnh., M.H. sebagai Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah; serta Ir. Dony Erwan Brilianto, S.T., M.M. sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan.
Sejumlah kepala kantor pertanahan dan pejabat administrator di berbagai daerah juga mendapat amanah baru sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi.
Rotasi ini menegaskan komitmen ATR/BPN untuk terus membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan kombinasi pengalaman pusat dan kapasitas manajerial yang dimiliki, Eko Priyanggodo diharapkan mampu membawa Kanwil BPN Bali semakin solid dalam menjawab tantangan pertanahan yang dinamis dan strategis. (Gate 13/Foto: Ist.)
