Menkeu Pimpin Sidang Debottlenecking, Tuntaskan Kendala Perizinan UMKM hingga Bioethanol

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang aduan kanal debottlenecking bersama Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) pada Jumat (6/2).

Sidang tersebut menghadirkan pihak pelapor serta perwakilan kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk menuntaskan berbagai hambatan yang disampaikan pelaku usaha melalui kanal aduan debottlenecking.

Agenda sidang pertama membahas aduan dari apoteker independen berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diwakili Gerakan Apoteker Pemilik Apotek Independen (GAPAI).

Dalam forum tersebut, GAPAI menyampaikan sejumlah kendala perizinan, antara lain pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Perizinan Bangunan Gedung (PBG), serta Izin Apotek yang dinilai memberatkan pelaku usaha kecil.

Dari pembahasan lintas K/L, disepakati sejumlah langkah konkret untuk memberikan kemudahan berusaha bagi apotek UMKM.

Kesepakatan tersebut meliputi penambahan fitur pemutakhiran data pada sistem perizinan guna mempermudah proses perpanjangan izin apotek, serta penetapan standar harga dan standar waktu penyelesaian SLF yang lebih pasti, transparan, dan ramah UMKM.

Agenda berikutnya membahas masukan dari PT Pertamina Patra Niaga terkait penyempurnaan tata kelola perizinan berusaha dalam mendukung implementasi program Bioethanol.

Kementerian dan lembaga terkait sepakat melakukan penyesuaian regulasi yang diperlukan agar program tersebut dapat berjalan optimal.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong swasembada energi, memperkuat ekonomi hijau, serta mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Berdasarkan laporan Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara, Satya Bhakti Parikesit, hingga 6 Februari 2026 Satgas P2SP telah menerima 76 laporan melalui kanal aduan debottlenecking.

Dari jumlah tersebut, 60 laporan masih dalam proses penanganan, empat laporan telah diselesaikan, dan 12 laporan dikembalikan kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan.

Melalui mekanisme sidang debottlenecking, pemerintah terus memperkuat komitmen memperbaiki iklim investasi dan mempercepat penyelesaian hambatan struktural yang dihadapi pelaku usaha.

Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, diharapkan berbagai kendala perizinan dapat ditangani secara lebih efektif guna mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian nasional. (Gate 13/Foto: Ist,/Biro KLI)