2028 TPA Terancam Penuh, Prabowo Peringatkan Darurat Sampah

Bogor – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto memperingatkan para kepala daerah mengenai darurat sampah yang tengah dihadapi Indonesia.

Ia menyebut persoalan sampah telah menjadi masalah serius di berbagai wilayah dan diproyeksikan hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) akan mengalami kelebihan kapasitas pada 2028, bahkan berpotensi lebih cepat.

Peringatan tersebut disampaikan Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

“Saya ingin sampaikan kepada para kepala daerah bahwa masalah bangsa ini sekarang, yang sangat krusial, adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksikan hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan bisa lebih cepat,” kata Prabowo.

Proyek Sampah Jadi Energi

Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menginisiasi program pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) yang akan dibangun di 34 titik di berbagai daerah.

Total nilai investasi proyek tersebut mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara sekitar Rp58 triliun.

“Saya minta ground breaking beberapa bulan ini dilaksanakan. Kita perkirakan dua tahun lagi sudah bisa berfungsi,” ujarnya.

Menurut Prabowo, penanganan persoalan sampah membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Namun, mengingat kondisi yang mendesak, pemerintah pusat akan mengambil peran utama dalam pelaksanaan proyek strategis tersebut.

Ia menambahkan, saat ini telah muncul berbagai inisiatif dari sejumlah kepala daerah, khususnya bupati, dalam upaya mengatasi persoalan sampah di wilayah masing-masing. Pemerintah pusat tengah mempelajari berbagai inisiatif tersebut.

“Sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi. Ini sedang kita pelajari, mungkin bisa saling menukar pengalaman dalam penyelesaian sampah,” kata Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa kolaborasi tetap diperlukan, tetapi pemerintah tidak boleh menunda langkah konkret dalam menghadapi ancaman krisis sampah nasional.

“Kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,”imbuhnya. (Gate 13/Foto: Ist.)