MA Perkuat Kemitraan dengan Media, Fokus Sosialisasi Implementasi KUHP Baru dan Keterbukaan Informasi

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menggelar media gathering bersama para juru bicara pengadilan dan insan pers di Media Center MA, Jakarta, Rabu (10/6). Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang perkenalan Kepala Biro (Karo) Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi (BUA) MA yang baru, Dr. Andi Yulia Cakrawala, S.T., S.H., M.H., M.T.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi MA untuk memperkuat kemitraan dengan media massa dalam rangka menyampaikan berbagai kebijakan lembaga peradilan kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto, menjelaskan bahwa penunjukan Karo Hukum dan Humas yang baru telah melalui proses seleksi yang panjang dan terbuka.

Menurutnya, mekanisme tersebut dimulai dari proses open bidding hingga penetapan kandidat terbaik yang dinilai memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan MA.

Dalam kesempatan tersebut, Suharto mengungkapkan bahwa MA saat ini tengah memfokuskan perhatian pada berbagai persiapan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Untuk mendukung implementasi tersebut, MA telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi KUHP yang bertugas menginventarisasi berbagai kebijakan dan regulasi internal yang perlu disesuaikan.

Menurut Suharto, salah satu hasil kerja Pokja tersebut adalah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur pemahaman hakim terkait konsep pemaafan hakim dalam KUHP baru.

“Mahkamah Agung membutuhkan dukungan media untuk mengedukasi publik mengenai berbagai kebijakan baru yang lahir sebagai konsekuensi implementasi KUHP baru,” ujar Suharto.

Ia berharap media dapat membantu menyosialisasikan substansi kebijakan tersebut kepada masyarakat agar implementasi KUHP baru dapat dipahami secara menyeluruh.

Selain itu, MA juga berencana menerbitkan sejumlah surat edaran lanjutan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan baru setelah proses sosialisasi internal selesai dilaksanakan.

Sementara itu, Juru Bicara MA, Heru Pramono, menegaskan pentingnya penguatan komunikasi antara lembaga peradilan dan media massa melalui pola koordinasi yang lebih terstruktur.

Menurutnya, MA tengah menyiapkan agenda rapat koordinasi bagi para juru bicara dan petugas humas pada seluruh satuan kerja peradilan di Indonesia.

Langkah tersebut bertujuan menyamakan persepsi dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan media, sekaligus meningkatkan kualitas komunikasi publik lembaga peradilan.

“Citra lembaga peradilan tidak hanya dibangun saat muncul persoalan, tetapi juga melalui penyampaian berbagai kebijakan dan putusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Heru.

Ia berharap koordinasi yang lebih baik dapat mengatasi berbagai kendala komunikasi yang selama ini masih ditemui para jurnalis ketika berinteraksi dengan humas maupun juru bicara di lingkungan peradilan.

Sebagai tindak lanjut, MA juga berencana menggelar forum komunikasi dan evaluasi secara berkala bersama awak media.

Dalam sesi perkenalan, Karo Hukum dan Humas MA yang baru, Andi Yulia Cakrawala, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik tanpa mengurangi independensi lembaga peradilan.

Menurutnya, media merupakan mitra strategis dalam menyampaikan berbagai kebijakan MA kepada masyarakat.

Karena itu, pihaknya akan terus mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk optimalisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), guna mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai produk hukum dan kebijakan MA.

“Kami berkomitmen agar informasi publik dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat, namun tetap memperhatikan batasan yang berkaitan dengan independensi lembaga peradilan,” ujarnya.

Andi berharap sinergi yang telah terjalin baik antara MA dan media dapat terus ditingkatkan demi mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Pada kesempatan yang sama, mantan Karo Hukum dan Humas MA, Soebandi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini mendukung keterbukaan informasi di lingkungan MA.

Ia menegaskan bahwa MA merupakan milik seluruh rakyat Indonesia sehingga independensi dan citra lembaga harus dijaga bersama.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media selama saya menjalankan tugas. Jika terdapat kekhilafan atau kekurangan selama berinteraksi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya,” kata Soebandi.

Dalam sesi dialog, Ketua Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA), Syamsul Bahri, menyampaikan sejumlah masukan kepada pimpinan MA.

Menurutnya, pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding perlu lebih proaktif menjalin komunikasi dengan awak media guna mengawal integritas MA sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan.

“Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding perlu lebih proaktif melakukan komunikasi dan kunjungan kepada awak media guna mengawal integritas Mahkamah Agung serta menjawab kepuasan masyarakat pencari keadilan,” ungkap Syamsul Bahri.

Selain itu, perwakilan Media Center Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) juga mengusulkan agar humas pada lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Agama, semakin membuka ruang komunikasi dengan media.

Usulan tersebut bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih luas mengenai perkara dan persidangan yang terbuka untuk umum.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Suharto menyatakan bahwa seluruh saran dari media akan menjadi bahan evaluasi dan akan disosialisasikan kepada jajaran peradilan, termasuk Pengadilan Agama, guna memperkuat keterbukaan informasi publik tanpa mengabaikan prinsip independensi peradilan.

Melalui kegiatan media gathering ini, MA menegaskan komitmennya untuk terus mempererat kemitraan dengan media massa sekaligus meningkatkan transparansi dan pemahaman publik terhadap berbagai kebijakan strategis yang sedang dijalankan lembaga peradilan. (Red/Mh/Foto: Ist.)