Wamen Transmigrasi Dorong Sinergi Lintas Kementerian Percepat Pembangunan Kawasan Konawe Selatan

Jakarta – Wakil Menteri (Wamen) Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Wamen Transmigrasi saat menerima audiensi Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, di Gedung Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Irham Kalenggo mengungkapkan bahwa program transmigrasi telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, keberadaan kawasan transmigrasi yang mulai dikembangkan sejak 1968 telah menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah.

“Bahkan sebelum saya lahir, program transmigrasi sudah hadir di Konawe Selatan. Dampaknya sangat luar biasa terhadap pembangunan daerah,” ujar Irham.

Ia menjelaskan, lebih dari 50 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Konawe Selatan berasal dari kawasan transmigrasi. Saat ini sekitar 55 persen aktivitas ekonomi masyarakat di kabupaten tersebut masih bertumpu pada sektor pertanian.

Dari total 25 kecamatan yang ada, sebanyak 15 kecamatan memiliki kawasan permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi sentra produksi pangan dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Selama ini, Konawe Selatan juga dikenal sebagai salah satu daerah penyangga kebutuhan pangan bagi Kota Kendari.

Atas keberhasilan tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menetapkan visi pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat ekonomi mandiri yang terintegrasi dengan pembangunan daerah.

Meski demikian, Irham mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, di antaranya pembangunan jalan antardesa, rehabilitasi sekolah, pembangunan pasar, jembatan, hingga penyediaan sarana air bersih.

“Kami berharap dukungan Kementerian Transmigrasi dapat terus diperkuat agar kawasan transmigrasi mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa Kementerian Transmigrasi berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mendorong pengembangan kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sedikitnya 11 kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai kabupaten, seperti Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe, Kolaka, Kolaka Timur, Muna, Muna Barat, Buton, Buton Utara, hingga Buton Tengah.

“Khusus di Konawe Selatan terdapat kawasan transmigrasi di Kolono dan Tinanggea yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” ujar Viva Yoga.

Ia menyampaikan apresiasi atas keberhasilan kawasan transmigrasi yang mampu berkembang menjadi lumbung pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah.

“Di banyak daerah lain, kawasan transmigrasi juga telah berkembang menjadi sentra produksi pertanian dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ungkapnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Wamen Transmigrasi juga menyoroti percepatan penyelesaian sertifikasi tanah bagi warga transmigrasi. Dari target sebanyak 1.588 bidang tanah di Konawe Selatan, hingga kini baru 708 bidang yang telah bersertifikat hak milik (SHM).

“Masih ada sekitar 880 bidang yang harus segera kita selesaikan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” tegasnya.

Viva Yoga menekankan bahwa percepatan pembangunan kawasan transmigrasi tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat dengan berbagai kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), hingga sektor swasta.

Dalam penyelesaian sertifikasi lahan, misalnya, Kementerian Transmigrasi terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sementara itu, pembangunan jalan, jembatan, sarana air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Adapun rehabilitasi fasilitas pendidikan dilaksanakan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Kami saat ini juga tengah menjalankan program rehabilitasi sekolah di kawasan transmigrasi bersama Kemendikdasmen. Program tersebut dapat pula diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan di Konawe Selatan,” jelasnya.

Menurut Viva Yoga, penguatan kolaborasi lintas kementerian merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, terintegrasi, dan efisien sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan sinergi yang kuat antarkementerian, pembangunan kawasan transmigrasi akan semakin optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya. (Red/Gate 13/Foto: Ist./Humas)