Gubernur Pramono: Sinergi Pemprov DKI-Kejati Jaga Kepastian Hukum

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam memastikan pembangunan Ibu Kota berjalan dengan kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri acara Lepas Sambut Kepala Kejati DKI Jakarta di Menara BP Jamsostek, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2026) malam.

Dalam acara tersebut, Dr. Patris Yusrian Jaya menyerahkan tongkat kepemimpinan Kejati DKI Jakarta kepada Dr. Sutikno, yang kini mengemban tugas sebagai Kepala Kejati DKI Jakarta.

Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi atas pengabdian Patris selama memimpin Kejati DKI sekaligus menyambut kepemimpinan Sutikno.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Patris Yusrian Jaya atas pengabdian dan kerja samanya selama memimpin Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sekaligus mengucapkan selamat kepada Bapak Sutikno yang kini mengemban amanah sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” ujarnya.

Menurut Pramono, kerja sama Pemprov DKI dengan Kejati selama ini telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pembangunan maupun pengelolaan aset daerah.

Ia mencontohkan sejumlah persoalan, antara lain penanganan tiang monorel di kawasan Rasuna Said dan kejelasan aset RS Sumber Waras.

“Selama ini sinergi antara Pemprov DKI dan Kejaksaan Tinggi sangat membantu kelancaran pemerintahan dan pembangunan, termasuk dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum, seperti penanganan tiang monorel di Rasuna Said hingga kejelasan aset RS Sumber Waras,” kata Pramono.

Bukan Sekadar Menangani Persoalan Hukum

Pramono menilai peran kejaksaan juga penting dalam aspek pencegahan. Pendampingan hukum diperlukan agar kebijakan pemerintah dan pelaksanaan proyek pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, kerja sama tersebut juga berkembang dalam penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif serta pelaksanaan pidana kerja sosial.

“Penegakan hukum tetap tegas namun mengedepankan pemulihan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Pramono menilai kebutuhan terhadap kepastian hukum akan semakin besar seiring agenda Jakarta yang terus berkembang. Jakarta, kata dia, tengah mempersiapkan diri menuju lima abad sekaligus memperkuat posisinya sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

“Agenda pembangunan yang semakin besar membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola yang semakin kuat, sehingga sinergi dengan Kejaksaan Tinggi akan terus diperkuat untuk mengawal pembangunan agar berjalan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas Jakarta. Koordinasi lintas lembaga dinilai menjadi fondasi agar pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dapat berjalan secara konsisten.

Sementara itu, Patris Yusrian Jaya menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov DKI Jakarta dan jajaran Forkopimda selama dirinya memimpin Kejati DKI Jakarta selama sekitar satu tahun 10 bulan.

“Menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta adalah amanah luar biasa yang mempertemukan saya dengan orang-orang hebat, berdedikasi, dan tulus, khususnya dukungan penuh dari Bapak Gubernur beserta jajaran Forkopimda,” ujar Patris.

Patris selanjutnya mendapat penugasan sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset. Ia meminta doa dan dukungan agar dapat melanjutkan pengabdiannya di tempat tugas yang baru.

“Saya memohon doa restu di tempat penugasan yang baru sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset agar dapat terus mengemban amanah sesuai harapan institusi dan masyarakat,” katanya.

Adapun Sutikno menyatakan siap melanjutkan sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kejaksaan tidak bisa berjalan sendirian, kita harus bahu-membahu, saling berkoordinasi, dan berkolaborasi menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing karena tujuan kita sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Sutikno.

Ia juga meminta dukungan Gubernur, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan agar Kejati DKI Jakarta dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Jakarta.

Pergantian kepemimpinan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, terutama dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki landasan hukum yang kuat serta dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red/Mh/Foto: Ist./PPID)