Hakim Agung Dwiarso Resmi Jabat Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
Jakarta – Dwiarso Budi Santiarto resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Bidang Non Yudisial pada upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11). Pelantikan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
Upacara diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Dwiarso Budi Santiarto. Ia mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, disaksikan Ketua MA Sunarto serta para pejabat tinggi negara.
Dalam sumpahnya, Dwiarso berjanji menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Wakil Ketua MA dengan tanggung jawab penuh, menjunjung tinggi hukum, serta berpedoman pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Setelah pengucapan sumpah, dilakukan penandatanganan berita acara pelantikan sebagai tanda sahnya pengangkatan.
Dwiarso sebelumnya menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung dan dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia peradilan.
Ia dilantik menjadi Hakim Agung pada Oktober 2021 dan kini dipercaya menempati posisi strategis di bidang non yudisial yang bertugas mengelola pembinaan organisasi, pengawasan internal, dan manajemen peradilan di seluruh Indonesia.
Kini, susunan pimpinan MA terdiri dari Sunarto sebagai Ketua MA, Suharto sebagai Wakil Ketua Bidang Yudisial, dan Dwiarso sebagai Wakil Ketua Bidang Non Yudisial.
Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menyampaikan pentingnya integritas dan keteladanan di lingkungan peradilan. Ia berharap Mahkamah Agung menjadi benteng terakhir keadilan yang bersih dan dapat dipercaya.
“Peradilan yang kuat hanya bisa berdiri di atas kejujuran dan tanggung jawab. Jabatan adalah amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati,” ujar Presiden.
Upacara pelantikan yang khidmat tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan MA, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pejabat tinggi lembaga negara lain, sekaligus menjadi simbol konsolidasi penguatan lembaga peradilan dalam menghadapi tantangan transparansi dan modernisasi birokrasi hukum di era pemerintahan baru. (Mh/Foto: Ist./Dandapala)
