Indonesia Gabung Board of Peace, Palestina Bentuk Kantor Penghubung Resmi
Jakarta – Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace (BoP) sebagai bagian dari komitmen mendukung perdamaian dunia serta perjuangan kemerdekaan Palestina.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya diplomasi internasional untuk mendorong stabilitas dan solusi politik berkelanjutan di kawasan.
Perkembangan terbaru datang dari Otoritas Palestina yang membentuk kantor penghubung guna memperkuat komunikasi langsung dengan forum tersebut.
Informasi ini disampaikan Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, melalui surat kepada Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, Kamis (26/2/2026).
Dalam surat tersebut, Al-Sheikh menyatakan bahwa Otoritas Palestina telah membentuk Kantor Penghubung yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa.
“Dengan ini kami secara resmi memberitahukan kepada Anda bahwa Otoritas Palestina telah membentuk Kantor Penghubung di bawah kepemimpinan Yang Mulia Dr Mohammad Mustafa, Perdana Menteri Palestina,” tulis Al-Sheikh.
Ia memastikan bahwa kantor tersebut telah siap menjalankan tugasnya untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Kantor Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza.
“Kantor ini sudah siap untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kantor Anda,” lanjutnya.
Menurut Al-Sheikh, komunikasi dengan Board of Peace dilakukan dalam kerangka mendukung jalur politik yang dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, guna mendorong stabilitas dan perdamaian di Palestina.
Ia menambahkan, langkah pembentukan kantor penghubung tersebut sejalan dengan komitmen Otoritas Palestina dalam melaksanakan 20 poin Rencana Damai.
Disamping juga membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina, memajukan hak menentukan nasib sendiri, serta mewujudkan negara Palestina yang merdeka, diakui secara internasional, dan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2803.
Al-Sheikh menegaskan bahwa pembentukan kantor penghubung dan sejumlah langkah kelembagaan lainnya merupakan bagian dari transisi konkret untuk mendukung stabilitas di Gaza dan Tepi Barat dengan prinsip satu sistem, satu hukum, dan satu otoritas pemerintahan. (Red/Mh/Foto: Ist./husseinalsheikh.com)
