Komisi VIII DPR RI Serahkan Bantuan Triliunan Rupiah untuk Pemulihan Sosial dan Kebencanaan di Bali

Gubernur Wayan Koster Apresiasi Dukungan Pusat, Tegaskan Penguatan Mitigasi Bencana Jelang Musim Hujan

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Denpasar, Bali.

Kunjungan ini bertujuan untuk menyerahkan berbagai bantuan sosial, kebencanaan, pendidikan agama, serta pemberdayaan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan masyarakat terdampak bencana.

Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian besar Komisi VIII DPR RI, kementerian terkait, dan lembaga-lembaga pusat terhadap kondisi Bali pasca-banjir besar di Tukad Badung pada 10 September 2025.

“Atas nama masyarakat Bali, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi korban banjir Tukad Badung yang menelan 18 korban jiwa. Pemerintah Provinsi Bali bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan mendatang,” ujar Koster.

Korban Banjir dan Penanganan Pemerintah

Gubernur Koster melaporkan bahwa bencana banjir di Tukad (Sungai) Badung menimbulkan 18 korban jiwa, dengan rincian: 12 orang di Kota Denpasar, 1 orang di Kabupaten Badung, 2 orang di Kabupaten Jembrana, dan 3 orang di Kabupaten Gianyar. Dari total korban tersebut, 4 orang masih dinyatakan hilang hingga kini.

Selain itu, terdapat 738 pedagang terdampak, mencakup 638 unit usaha dengan kerusakan pada kios, los, serta barang dagangan di pelataran pasar.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp15 juta dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Pemerintah Provinsi Bali (Pemprov Bali), dan Pemerintah Kota Denpasar (Pemkot Denpasar) yang diserahkan langsung kepada ahli waris,” jelas Koster.

Ia juga menambahkan, para pedagang terdampak telah menerima ganti rugi senilai Rp3,4 miliar yang disalurkan melalui rekening masing-masing penerima.

Menjelang musim hujan yang diperkirakan berlangsung lebat pada November hingga Februari 2026, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan langkah mitigasi bencana secara menyeluruh.

“Kami sedang melakukan investigasi terkait kemungkinan penggundulan hutan dan lokasi-lokasinya. Di hilir Tukad Badung terdapat permukiman padat yang sudah berdiri sejak lebih dari 50 tahun lalu, sebelum Bali memiliki tata ruang. Kondisi ini turut memperparah dampak banjir,” imbuh Koster.

Rincian Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga Nasional

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI, yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, membawa sejumlah bantuan sosial dan kebencanaan bernilai triliunan rupiah dari berbagai kementerian dan lembaga nasional, antara lain:

1. Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI): Menyerahkan bantuan sosial senilai Rp479,1 miliar kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (Sembako), Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Bufferstock logistik bencana, dan Program Keserasian Sosial.

Sedangkan beberapa penerima manfaat menerima langsung bantuan simbolis, antara lain Kadek Rena Puspita Sari (alat bantu dengar), Ida Bagus Putu Winanda Agasthya (kursi roda adaptif), I Ketut Mudarta (bantuan sembako), dan I Made Suarma (bantuan kewirausahaan).

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Melalui Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, BNPB menyerahkan 1 unit mobile pump set senilai Rp2,51 miliar kepada Pemprov Bali, serta kendaraan operasional roda empat untuk BPBD Provinsi Bali, BPBD Kabupaten Tabanan, BPBD Kabupaten Jembrana, dan BPBD Kabupaten Buleleng.

3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH): Menyerahkan 9.162 sertifikat halal gratis senilai Rp2,1 miliar kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bali, serta penyerahan simbolis sertifikat halal kepada lima UMKM terpilih.

4. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI): Menyerahkan bantuan keagamaan senilai Rp335 juta yang mencakup Rehabilitasi masjid dan musala, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 7.079 siswa madrasah, Program Inkubasi Bisnis Pesantren.

5. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH): Menyerahkan bantuan pembangunan sarana manasik haji dan penyelesaian pembangunan Masjid Raudlatul Jannah senilai Rp1,8 miliar.

6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Menyerahkan bantuan rumah layak huni dan dukungan usaha mikro kepada masyarakat terdampak bencana di Bali.

DPR RI Dorong Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI di daerah.

“Pemerintah pusat bersama DPR RI berkomitmen mendukung pemulihan sosial, keagamaan, dan penguatan ketahanan masyarakat Bali.

Penting bagi Bali untuk segera memiliki alarm peringatan dini tsunami, yang anggarannya akan dialokasikan dari pusat,” ujarnya.

Dengan total bantuan bernilai triliunan rupiah, pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemulihan sosial, ekonomi, dan kebencanaan di Provinsi Bali secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Gate 13/Foto: Ist.)