Hadapi Kemarau, Jakarta Siagakan 1.027 Personel

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau hingga September 2026.

Sebanyak 1.027 personel lintas instansi dan mitra kebencanaan disiapkan untuk mempercepat respons terhadap potensi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara.

Kesiapsiagaan tersebut ditegaskan dalam Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau 2026 yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Rabu (2/9/2026). Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto, turut mengikuti kegiatan tersebut.

Pramono mengatakan, kesiapsiagaan perlu diperkuat mengingat fenomena El Nino diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah dampak yang perlu diantisipasi sejak dini.

“Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara,” kata Pramono.

Salah satu perhatian utama adalah potensi kebakaran. Sepanjang Juli hingga Agustus 2026 tercatat 457 kejadian kebakaran, dengan 240 kejadian di antaranya terjadi pada Agustus. Dugaan penyebab terbanyak berasal dari listrik, yakni 169 kejadian.

“Sementara itu, objek yang paling banyak terbakar yakni sampah, ada 122 kejadian. Pengawasan terhadap titik rawan dan edukasi pencegahan harus diperkuat,” tuturnya.

Untuk memperkuat pencegahan di tingkat lingkungan, Pramono meminta setiap RW memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

“Program sudah berjalan, saya yakin sekarang setiap RW sudah memilikinya,” tambahnya.

Di sisi lain, antisipasi kekurangan air bersih juga menjadi perhatian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah menyiapkan 29 mobil tangki yang berasal dari 10 instansi/lembaga. Distribusi air bersih juga telah dilakukan ke wilayah yang membutuhkan.

Pramono meminta kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi diperkuat hingga kelurahan melalui pemetaan wilayah rawan dan kebutuhan masyarakat. Koordinasi serta pemantauan wilayah harus dilakukan secara bersama agar setiap potensi persoalan dapat direspons lebih cepat.

Personel yang disiapkan terdiri atas unsur pemerintah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), PAM Jaya, Palang Merah Indonesia (PMI), relawan, serta mitra kebencanaan.

“Saya meminta jajaran untuk tidak menunggu masalah terjadi. Pastikan air bersih tersedia, cegah kebakaran, jaga kualitas udara dan kesehatan warga, serta pantau stok pangan. Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menggunakan air secara bijak, mencegah sumber api, memastikan APAR tersedia, dan segera melaporkan potensi kebakaran,” pungkasnya.

Sementara itu, masyarakat DKI Jakarta yang mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau dapat melapor melalui layanan darurat 112. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti untuk mendapatkan bantuan distribusi air bersih.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, mengatakan BPBD telah berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk menyiapkan jalur komunikasi dalam penanganan kekurangan air bersih.

Menurutnya, mekanisme pelaporan tersebut juga telah disosialisasikan kepada jajaran pemerintah kota, kecamatan hingga kelurahan di Jakarta. Masyarakat yang menemukan kondisi kekeringan atau mengalami kekurangan air bersih dapat segera menghubungi layanan 112.

“Setelah laporan diterima, BPBD akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memfasilitasi distribusi air bersih ke lokasi yang membutuhkan. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bilamana masyarakat menemukan kejadian kekeringan segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan PAM Jaya untuk distribusi air bersihnya,” pungkasnya.

Penguatan kesiapsiagaan tersebut diharapkan mampu memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mempercepat penanganan berbagai risiko selama musim kemarau. Kolaborasi pemerintah, lintas instansi, dan masyarakat menjadi kunci agar Jakarta tetap aman dan tangguh menghadapi kondisi cuaca ekstrem. (Red/Alz/Foto: Ist./Pemprov DKI Jakarta)