Gubernur Koster dan PLN Percepat Infrastruktur Energi Terbarukan Bali

Jembrana – Pemerintah Provinsi Bali dan PT PLN (Persero) memperkuat kerja sama untuk mempercepat pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan di Bali.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Bali Wayan Koster dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Site Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa (25/8/2026).

Penandatanganan berlangsung bertepatan dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Site Gilimanuk untuk meninjau Program PLTS 100 GWp, setelah sebelumnya meluncurkan dan melakukan groundbreaking program energi ramah lingkungan tersebut.

Dalam kunjungan itu, Presiden Prabowo didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, serta sejumlah pejabat terkait.

Koster menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kebijakan pengembangan energi surya yang diluncurkan di Bali. Menurutnya, program tersebut menjadi momentum penting untuk mempercepat implementasi kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah meluncurkan kebijakan program PLTS 100 GWp di Provinsi Bali,” ujar Koster.

Ia menjelaskan, alokasi awal Bali dalam program tersebut mencapai 1.000 GWp. Kebijakan Presiden tersebut selanjutnya dilaksanakan Kementerian ESDM dan dieksekusi oleh PT PLN (Persero).

Menurut Koster, pengembangan energi bersih bukan gagasan baru bagi Bali. Pemprov Bali telah menetapkan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019.

Program tersebut, kata Koster, sebenarnya telah dirancang sejak 2019. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal akibat situasi yang kurang kondusif selama pandemi COVID-19. Kini, setelah Presiden Prabowo meluncurkan program pengembangan PLTS, Bali memiliki momentum untuk kembali mempercepat pelaksanaannya.

“Program ini sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 lalu, namun belum berjalan optimal karena situasi saat itu kurang kondusif akibat ada pandemi COVID-19. Sekarang ada momentum yang tepat, Bapak Presiden RI telah meluncurkan program ini, sehingga akan segera bisa diwujudkan,” kata Koster.

Dalam percepatan tersebut, Pemprov Bali memiliki peran penting dalam penyediaan lahan. Koster mengatakan pemerintah daerah akan mengidentifikasi dan membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif untuk dimanfaatkan bagi pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

Menurutnya, pemanfaatan aset negara yang tidak produktif diharapkan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan energi Bali.

“Tugas kami di daerah ialah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif dan bisa difungsikan untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, terutama kebutuhan energi yang tertuang dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun yaitu Bali Mandiri Energi dengan Bali Energi Bersih,” jelasnya.

Koster menilai pengembangan PLTS tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan listrik, tetapi juga memiliki arti strategis bagi sektor pariwisata Bali. Sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia, Bali membutuhkan ekosistem lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Peralihan menuju energi baru terbarukan dinilai dapat memperkuat citra Bali sebagai destinasi pariwisata ramah lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor dan menekan biaya energi.

“Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Menteri ESDM bersama Dirut PLN agar Bali ini menggunakan Energi Baru Terbarukan. Manfaat daripada PLTS ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali,” ungkap Koster.

“Bali merupakan daerah wisata utama dunia yang perlu didukung oleh ekosistem lingkungan yang bersih. Jadi ini kebijakan yang sangat bermanfaat dan program PLTS ini tidak lagi impor BBM, biayanya juga jauh lebih murah,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pengembangan energi surya merupakan kesempatan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi.

Ia mencontohkan Bali sebagai bagian dari transformasi sistem kelistrikan dari energi fosil menuju energi baru terbarukan, sekaligus dari sumber energi yang mahal dan bergantung pada impor menuju energi domestik yang lebih ekonomis.

“Ini suatu kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar. Sebagai contoh di Bali, dengan adanya 100 GWp. Untuk saat ini kami mengaplikasikan untuk tahap awal 1.000 GWp,” ujar Darmawan.

Menurut Darmawan, program tersebut akan mendorong perubahan pada sistem kelistrikan Bali. Ketergantungan terhadap BBM impor secara bertahap dapat digantikan dengan sumber energi domestik berbasis energi terbarukan.

“Dari energi mahal menjadi energi yang murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan,” katanya.

Darmawan menilai langkah tersebut sejalan dengan program Gubernur Bali mengenai Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang sekaligus menjadi salah satu penopang keberlanjutan sektor pariwisata.

Energi hijau diharapkan mendukung pertumbuhan pariwisata Bali melalui sistem kelistrikan yang lebih andal, bersih, dan ekonomis.

Darmawan menegaskan percepatan pengembangan infrastruktur energi terbarukan membutuhkan kerja sama erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu kunci utama keberhasilan program PLTS adalah tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur pembangkit.

“Untuk itu hari ini kami menandatangani program kerja sama. Akselerasi ini perlu kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan,” ujar Darmawan.

Kesepakatan Bersama Pemprov Bali dan PLN tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk mempercepat implementasi energi terbarukan di Bali.

Kolaborasi tersebut sekaligus memperkuat arah pembangunan Bali menuju kemandirian energi dengan energi bersih, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat daya saing pariwisata Bali di tingkat global. (Red/Gate 13/Foto: Ist./Pemprov Bali)