10.530 Warga Ikuti Kampanye Antikorupsi di Jakarta

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat memperkuat budaya antikorupsi melalui Kampanye Antikorupsi 2026 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (16/8/2026).

Kegiatan bertema “Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas” tersebut diikuti sekitar 10.530 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Kampanye dipusatkan di Taman Dukuh Atas atau Jakarta Creative Zone melalui dua kegiatan utama, yakni Integrity Fun Walk dan Integrity Booth.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan KPK terus diperkuat, terutama dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan dan berintegritas.

“Selama ini Pemprov DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” ujar Pramono saat meninjau kegiatan.

Menurut Pramono, peserta kampanye berasal dari berbagai elemen, dengan jumlah terbesar dari lingkungan BUMD. Selain ASN Pemprov DKI Jakarta, kegiatan juga melibatkan KPK, RT/RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, serta unsur masyarakat lainnya.

“Dalam kampanye antikorupsi ini diikuti kurang lebih 10.530 peserta dari ASN DKI Jakarta, tentunya paling banyak BUMD, dan dari KPK, RT/RW, LMK, kemudian PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, dan sebagainya,” kata Pramono.

Melalui Integrity Fun Walk, ribuan peserta menempuh rute sepanjang 2,2 kilometer. Kegiatan tersebut menjadi sarana kampanye untuk mendorong penerapan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara Integrity Booth memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kanal resmi pengaduan. Warga dapat memanfaatkan SIPADU untuk melaporkan dugaan kecurangan, serta JAKI untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik maupun berbagai permasalahan perkotaan lainnya.

Kampanye tersebut juga dirangkai dengan sejumlah layanan publik. Di antaranya pelayanan perpajakan daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan layanan Online Single Submission (OSS) bagi usaha mikro perseorangan, serta edukasi pemilahan sampah.

Pramono menegaskan, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan menolak praktik korupsi dan berani menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran.

“Kampanye ini mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi dengan berani menolak praktik korupsi, melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi, serta menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.

KPK Ajak Warga Awasi Anggaran

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak turut mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Pengawasan publik dinilai penting agar anggaran pemerintah digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Kami ingin warga juga turut serta membangun Pemerintah Provinsi DKI ini agar Pemerintah Provinsi DKI dapat kita lihat, kita nikmati dengan baik kondisi keadaan yang nantinya aman, terkendali, dan berintegritas, baik pemerintahannya maupun masyarakatnya,” ujar Johanis.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.

Johanis juga mengapresiasi sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat dalam memperkuat agenda antikorupsi.

“Terima kasih atas kerja samanya yang baik. Pemerintah daerah beserta rakyat, kita sukseskan pembangunan Pemerintah DKI agar tetap lebih maju dan sejahtera. Hidup DKI,” pungkasnya.

Kampanye Antikorupsi 2026 menjadi momentum untuk menempatkan integritas bukan sekadar sebagai slogan, tetapi sebagai nilai yang diterapkan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. (Red/Mh/Foto: Ist./PPID)