Gubernur Koster Perpanjang Ganjil-Genap BBM di Bali hingga 23 Oktober

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster memperpanjang penerapan sistem ganjil-genap dalam pelayanan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) hingga Jumat (23/10/2026).

Kebijakan tersebut diambil untuk mempercepat pelayanan, mengurangi antrean kendaraan, serta mengantisipasi kemacetan di sekitar SPBU.

Perpanjangan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang sebelumnya diberlakukan pada 17–19 Oktober 2026. Evaluasi melibatkan Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, pengelola SPBU, serta mempertimbangkan masukan masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

Menurut Koster, penerapan ganjil-genap dinilai membantu memperlancar pelayanan pengisian BBM di tengah upaya pemerintah memulihkan distribusi dan mengatasi antrean kendaraan.

Meski diperpanjang hingga 23 Oktober, kebijakan tersebut dapat dihentikan lebih awal apabila hasil pemantauan menunjukkan bahwa pasokan, distribusi, dan pelayanan BBM telah kembali normal.

Perpanjangan sistem ganjil-genap juga menjadi bagian dari pembahasan rapat koordinasi penanganan distribusi BBM di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, Senin (19/10/2026).

Rapat dipimpin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan melibatkan Kapolda Bali, Kepala Staf Kodam (Kasdam) IX/Udayana, Komandan Korem (Danrem) 163/Wira Satya, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta jajaran direksi Pertamina dan Pertamina Patra Niaga.

Dalam penerapannya, sejumlah kendaraan yang menunjang pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat mendapat pengecualian dari aturan ganjil-genap.

Pengecualian tersebut meliputi ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan niaga pengangkut logistik, kendaraan penumpang umum, serta kendaraan pengangkut makanan, minuman, dan kebutuhan pokok sehari-hari.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pelayanan darurat, distribusi barang, dan mobilitas masyarakat tetap berjalan selama masa penanganan gangguan distribusi BBM.

Percepat Distribusi dan Pelayanan SPBU

Selain memperpanjang kebijakan ganjil-genap, Pemprov Bali bersama sejumlah instansi telah menjalankan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan pelayanan BBM.

Salah satunya melalui pengoperasian SPBU selama 24 jam, terutama di wilayah Denpasar dan Badung yang mengalami peningkatan antrean kendaraan.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta, serta pembelajaran daring pada seluruh jenjang pendidikan sebagai bagian dari langkah penanganan sebelumnya.

Untuk mendukung kelancaran pelayanan, personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikerahkan membantu operasional SPBU, termasuk sebagai operator pengisian BBM.

Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan pengawalan mobil tangki pengangkut BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran menuju SPBU, sekaligus membantu pengamanan dan pengaturan antrean kendaraan.

Dalam rangkaian langkah penanganan sebelumnya, pemerintah juga memberlakukan pembatasan pengisian BBM maksimal tiga liter bagi kendaraan roda dua dan 20 liter bagi kendaraan roda empat.

Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pelayanan, menjaga ketertiban, serta memastikan distribusi BBM dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata selama masa penanganan.

Pertamina Laporkan Persediaan BBM Bali Aman

Dalam rapat koordinasi pada 19 Oktober 2026, Menteri ESDM menyampaikan bahwa ketersediaan BBM secara nasional mencukupi kebutuhan sekitar 16 hingga 20 hari.

Pemerintah meminta Pertamina memastikan kelancaran distribusi ke daerah agar ketersediaan BBM di tingkat nasional dapat diikuti pelayanan yang memadai kepada masyarakat.

Berdasarkan laporan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga per 19 Oktober 2026, persediaan sejumlah jenis BBM di Bali dinyatakan dalam kondisi aman, dengan rincian, Pertalite: 30,136 juta liter, diperkirakan mencukupi kebutuhan sekitar 11 hari. Sedangkan, Pertamax: 11,045 juta liter, diperkirakan mencukupi kebutuhan sekitar delapan hari. Kemudian, Biosolar: 1,752 juta liter, diperkirakan mencukupi kebutuhan sekitar lima hari. Terakhir, Solar: 10,356 juta liter, diperkirakan mencukupi kebutuhan sekitar 11 hari.

Meski demikian, Menteri ESDM menginstruksikan Pertamina dan Pertamina Patra Niaga meningkatkan volume pengiriman BBM ke Bali agar persediaan dapat memenuhi kebutuhan minimum selama 15 hari.

Penambahan pasokan tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan distribusi sekaligus mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat.

Menteri ESDM juga mengingatkan bahwa Bali memiliki posisi strategis sebagai destinasi pariwisata internasional. Karena itu, kelancaran pasokan BBM harus menjadi perhatian agar gangguan distribusi tidak berdampak lebih luas terhadap aktivitas masyarakat, perekonomian, dan citra pariwisata.

Jajaran Pertamina diminta meningkatkan kecepatan respons, memperlancar pengiriman BBM, serta memperkuat pengawasan operasional SPBU.

Gubernur Koster Apresiasi Kerja Sama Lintas Instansi

Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Pertamina, pengelola SPBU, TNI, Polri, serta para bupati dan wali kota se-Bali yang telah bekerja sama menangani persoalan distribusi BBM.

Ia menilai dukungan berbagai pihak membantu mempercepat pelayanan sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pertamina dan pengelola SPBU mendapat apresiasi atas pelaksanaan pelayanan selama 24 jam. Sementara itu, keterlibatan TNI sebagai tenaga pendukung operasional serta Polri dalam pengawalan distribusi dan pengamanan antrean turut membantu penanganan di lapangan.

Koster juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kabupaten/kota yang aktif memantau kondisi pelayanan SPBU di wilayah masing-masing.

Selain kerja sama antarlembaga, ia menyoroti kepedulian masyarakat yang turut membantu warga selama menghadapi antrean BBM.

Sejumlah warga secara sukarela membagikan makanan dan minuman kepada masyarakat yang sedang menunggu giliran pengisian BBM.

Menurut Koster, kepedulian tersebut mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Bali dalam menghadapi persoalan bersama.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, Pertamina, pengelola SPBU, dan masyarakat terus dipertahankan hingga pelayanan BBM sepenuhnya kembali normal.

Melalui langkah penanganan yang terkoordinasi, Pemprov Bali berupaya menjaga kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus memastikan situasi Pulau Dewata tetap aman, nyaman, dan kondusif sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia.

(Red/Gate 13/Foto: Ist.)