Beri Kuliah Umum di Unmas Denpasar, Ketua KY Soroti Tantangan Etika Hakim di Era Digital

Denpasar – Perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya ruang pengawasan publik menghadirkan tantangan baru bagi dunia peradilan Indonesia.

Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, hakim dituntut menjaga independensi, integritas, serta profesionalisme agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tetap terpelihara.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY), Prof. Dr. KPA. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Bali, Kamis (12/11/2026).

Kuliah umum bertajuk “Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Etika Hakim di Era Digital” itu berlangsung di Aula Ganesa Unmas Denpasar dan dihadiri Rektor Unmas Denpasar, Prof. Dr. I Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, S.H., M.H., bersama sivitas akademika Fakultas Hukum.

Kehadiran Ketua KY menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung tantangan pengawasan perilaku hakim di tengah perubahan pola komunikasi, perkembangan teknologi, dan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan.

Rektor Unmas Denpasar, Prof. Lanang, menyampaikan bahwa keterlibatan pimpinan lembaga negara dalam kegiatan akademik memiliki arti penting bagi penguatan pemahaman mahasiswa mengenai etika dan tanggung jawab profesi hukum.

“Kehadiran pimpinan lembaga negara yang memiliki kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung mekanisme dan tantangan pengawasan etika dalam lingkungan peradilan Indonesia,” ungkap Prof. Lanang.

Independensi Hakim di Tengah Sorotan Publik

Dalam pemaparannya, Prof. Abdul Chair Ramadhan menjelaskan bahwa kemajuan teknologi digital telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi mengenai proses penegakan hukum.

Perkembangan tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk mengikuti isu-isu peradilan secara lebih cepat, sekaligus meningkatkan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Namun, keterbukaan informasi juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama ketika opini publik berkembang melalui media sosial sebelum suatu perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Di tengah keterbukaan informasi dan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap proses peradilan, hakim dituntut tetap menjaga independensi, objektivitas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya,” terang Prof. Abdul.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya hakim menjaga jarak dari tekanan, pengaruh, maupun kepentingan yang dapat mengganggu kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara.

Independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Namun, independensi tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab etik dan kewajiban menjaga kehormatan profesi.

“Penegakan etika hakim tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas dan kredibilitas sistem hukum nasional,” tandasnya.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Komisi Yudisial memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan tersebut mencakup pengusulan pengangkatan hakim agung serta kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ketentuan mengenai kelembagaan dan pelaksanaan kewenangan KY diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Melalui mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan, KY dapat menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Meski demikian, pengawasan etik tidak boleh digunakan untuk mencampuri independensi hakim dalam menilai fakta, mempertimbangkan hukum, ataupun menjatuhkan putusan.

Pembedaan antara pengawasan perilaku dan intervensi terhadap substansi putusan menjadi hal penting untuk menjaga keseimbangan antara independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas profesi hakim.

Mahasiswa Hukum Dituntut Memiliki Integritas

Kuliah umum tersebut juga memberikan perhatian terhadap pentingnya pembentukan karakter mahasiswa sebagai calon profesional hukum.

Kemampuan memahami teori, menguasai peraturan perundang-undangan, serta menganalisis perkara merupakan bekal akademik yang penting. Namun, kemampuan tersebut harus disertai kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran etik.

Di era digital, tantangan profesi hukum semakin kompleks. Penyebaran informasi yang cepat, penggunaan media sosial, perlindungan data, serta potensi konflik kepentingan menuntut setiap profesional hukum untuk lebih berhati-hati dalam bertindak.

Bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unmas Denpasar, pemahaman mengenai etika hakim dapat menjadi dasar untuk mengenali pentingnya independensi dan akuntabilitas dalam berbagai profesi hukum, termasuk hakim, jaksa, advokat, maupun penyelenggara pelayanan hukum.

Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya hubungan antara perguruan tinggi dan lembaga negara dalam memperkaya pendidikan hukum melalui pengalaman serta perspektif praktis.

Unmas Denpasar melalui Fakultas Hukum terus mendorong kegiatan akademik yang mempertemukan mahasiswa dengan tokoh dan praktisi dari berbagai institusi.

Sejalan dengan semangat Kampus Berdampak, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan mahasiswa, tetapi juga membangun kesadaran mengenai tanggung jawab sosial dan profesional dalam penyelenggaraan hukum.

Melalui kuliah umum bersama Ketua Komisi Yudisial, mahasiswa diharapkan semakin memahami bahwa kehormatan lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan, tetapi juga oleh integritas, perilaku, dan tanggung jawab etik para hakim.

Di tengah perkembangan teknologi yang terus mengubah kehidupan masyarakat, penegakan etika menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga sistem peradilan yang independen, profesional, dan dipercaya publik.

(Red/Gate 13/Foto: Ist./facebook Unmas)