Hari Pahlawan 2026, Sekretaris Umum FORSIMEMA-RI Dorong Penguatan Integritas Peradilan

Jakarta – Sekretaris Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Ali Hanafiah, mengajak seluruh aparatur penegak hukum menjadikan peringatan Hari Pahlawan Nasional, Selasa (10/11/2026), sebagai momentum memperkuat integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk refleksi terhadap nilai perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan, kedaulatan, serta masa depan bangsa Indonesia.

Ali menegaskan bahwa penghormatan kepada para pahlawan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui pengabdian yang mencerminkan kejujuran, kedisiplinan, serta komitmen terhadap keadilan.

“Penghormatan terbaik kepada para pahlawan adalah melanjutkan cita-cita kemerdekaan melalui tindakan nyata, termasuk membangun sistem peradilan yang profesional, independen, dan dapat dipercaya,” tegas Ali.

Menurutnya, perjuangan kemerdekaan mengandung cita-cita untuk menghadirkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bermartabat, terlindungi hak-haknya, dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Karena itu, penyelenggaraan hukum dan peradilan harus senantiasa berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperkuat Profesionalisme dan Akuntabilitas Penegak Hukum

Ali menekankan pentingnya pembangunan sistem peradilan yang tidak hanya unggul dalam tata kelola dan pelayanan administrasi, tetapi juga memiliki aparatur yang berintegritas.

Menurutnya, reformasi birokrasi, pengembangan teknologi informasi, peningkatan fasilitas, dan modernisasi pelayanan perlu diikuti pembenahan budaya kerja serta perilaku aparatur.

“Perubahan yang paling mendasar harus dimulai dari perilaku dan integritas setiap individu yang diberikan kewenangan untuk menjalankan hukum,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa setiap unsur penegak hukum memiliki tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Hakim harus menjaga independensi serta memutus perkara berdasarkan fakta dan ketentuan hukum. Jaksa harus melaksanakan penuntutan secara profesional dan objektif, sedangkan kepolisian dituntut mengutamakan profesionalisme, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.

“Demikian pula advokat berkewajiban menjaga kehormatan profesi, sementara aparatur pengadilan harus memberikan pelayanan secara terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi,” tandasnya.

Ali mengingatkan bahwa seluruh kewenangan yang diberikan negara merupakan amanah untuk melayani masyarakat dan menegakkan hukum secara adil.

“Lembaga peradilan harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat, bukan menjadi tempat yang menimbulkan ketakutan, kekecewaan, ataupun hilangnya kepercayaan terhadap institusi negara,” tutur Ali.

Ia berharap prinsip persamaan di hadapan hukum terus diperkuat agar setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kedudukan.

Mendorong Pengawasan dan Keterbukaan Informasi

FORSIMEMA-RI juga memberikan perhatian terhadap pentingnya penguatan pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan.

Ali menilai bahwa pengawasan internal dan eksternal perlu dijalankan secara konsisten, objektif, serta berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Setiap dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan koruptif harus ditindaklanjuti melalui prosedur yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya juga memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat tata kelola, menjaga independensi hakim, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kepercayaan publik harus diperkuat melalui pelayanan yang profesional, proses hukum yang terbuka sesuai ketentuan, serta perlakuan yang adil bagi seluruh pencari keadilan.

Ali turut menekankan pentingnya hubungan yang konstruktif antara lembaga peradilan dan insan pers.

Sebagai organisasi yang memberikan perhatian terhadap perkembangan dunia peradilan, FORSIMEMA-RI mendorong pemberitaan yang akurat, berimbang, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pers memiliki fungsi kontrol sosial dalam mengawal keterbukaan informasi, menyampaikan kritik konstruktif, serta memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan pelayanan hukum.

Namun, pelaksanaan fungsi tersebut harus tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik, verifikasi informasi, penghormatan terhadap hak jawab, serta asas praduga tak bersalah.

“Sebaliknya, pemberitaan yang mendahului proses hukum atau menyajikan dugaan sebagai fakta yang telah terbukti justru dapat merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan terhadap pers,” tambahnya.

Ali menilai bahwa kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab dapat menjadi masukan berharga bagi lembaga negara untuk melakukan evaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Karena itu, komunikasi antara pers dan lembaga peradilan diharapkan terus berkembang secara profesional, terbuka, dan saling menghormati kewenangan masing-masing.

Meneladani Semangat Perjuangan dalam Pengabdian

Memperingati Hari Pahlawan Nasional 2026, Ali mengajak seluruh aparatur negara, insan pers, akademisi, serta masyarakat untuk terus menanamkan nilai kejujuran, keberanian membela kebenaran, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan dapat diteruskan melalui pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara.

Nilai tersebut sejalan dengan Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ali berharap seluruh institusi penegak hukum terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat pengawasan, dan membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi peradilan membutuhkan keterlibatan seluruh aparatur, bukan hanya pimpinan lembaga.

“Jangan hanya mengenang jasa para pahlawan melalui upacara dan tabur bunga. Lanjutkan perjuangan mereka dengan memperjuangkan keadilan, menjaga kejujuran, dan mengubah perilaku yang menyimpang,” pesan Ali Hanafiah.

“Jangan biarkan peradilan menjadi tempat lahirnya ketidakadilan. Sudah saatnya kita bergerak dari peradilan yang menyimpang menuju peradilan yang berintegritas, demi kesejahteraan dan keadilan yang beradab bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Ali, integritas aparatur merupakan fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan hukum yang berkualitas, menjaga kehormatan institusi negara, serta memperkuat kepercayaan masyarakat.

Melalui momentum Hari Pahlawan, FORSIMEMA-RI berharap seluruh pihak dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Selamat Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026. Pahlawanku Teladanku. Perjuanganku Melanjutkan Keadilan dan Integritas untuk Indonesia,” tutupnya.

(Red/Mh/Foto: Ist./Dok. Pribadi)