Tahun 2027, Pengadilan Pajak Gabung Mahkamah Agung

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memperkuat langkah transformasi kelembagaan melalui peningkatan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, serta penguatan koordinasi internal guna mendukung penyelenggaraan peradilan yang lebih efektif, profesional, dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut disampaikan Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, Sahwan, S.H., M.H., dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kesekretariatan di lingkungan BUA, Jumat (6/11/2026).

Dalam arahannya, Sahwan memaparkan perkembangan sejumlah program strategis, evaluasi pelaksanaan anggaran, serta kesiapan seluruh unit kerja menghadapi penyelesaian program menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Ia menegaskan bahwa pembenahan kelembagaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan aparatur agar pelayanan peradilan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Sahwan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BUA atas berbagai capaian kinerja, khususnya dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) dan penyelenggaraan lelang.

Biro Perlengkapan BUA MA berhasil memperoleh penghargaan pada Kategori Indeks Pengelolaan Aset Kelompok IV. Selain itu, MA meraih peringkat ketiga dalam penyelenggaraan lelang.

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang patut diapresiasi, mengingat MA memiliki cakupan pengelolaan administrasi dan aset yang tersebar pada ratusan satuan kerja di seluruh Indonesia.

“Dengan jumlah satuan kerja sebanyak 938, alhamdulillah kita masih mendapatkan penghargaan,” ujar Sahwan yang disambut tepuk tangan peserta rapat.

Kesejahteraan Aparatur dan Penataan Kelembagaan

Kepala BUA yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi tersebut menjelaskan bahwa sepanjang 2026, MA memprioritaskan penyelesaian dua pilar fundamental transformasi, yaitu peningkatan kesejahteraan aparatur serta penguatan organisasi dan kelembagaan.

Pada aspek kesejahteraan, hakim tingkat banding dan tingkat pertama telah menerima penyesuaian hak keuangan, termasuk hakim ad hoc.

Sementara itu, upaya peningkatan kesejahteraan tenaga teknis pengadilan masih terus diperjuangkan melalui pembahasan dan koordinasi dengan kementerian terkait.

Sahwan mengungkapkan, pada 3 November 2026, MA menerima audiensi Pengurus Pusat Ikatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Indonesia (IPASPI) yang menyampaikan aspirasi mengenai peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, rancangan Peraturan Presiden mengenai kenaikan tunjangan jabatan Panitera dan Jurusita telah dibahas pada 5 November 2026 dan diharapkan segera memasuki proses harmonisasi di Kementerian Hukum.

“Dari IPASPI juga sudah membuat edaran terkait progres tersebut,” imbuh Sahwan.

Selain tunjangan jabatan, MA juga mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja bagi aparatur peradilan. Usulan tersebut masih diproses di Kementerian Keuangan untuk memperoleh izin prinsip sebelum dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pada pilar penguatan organisasi dan kelembagaan, Sahwan menyampaikan sejumlah agenda strategis yang sedang dipersiapkan.

Salah satunya adalah rencana penyatuan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung yang ditargetkan mulai dilaksanakan pada Januari 2027.

Saat ini, rancangan Peraturan Presiden yang berkaitan dengan penyatuan tersebut masih menjalani proses harmonisasi antarkementerian.

Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan kelembagaan peradilan yang memerlukan kesiapan regulasi, organisasi, administrasi, dan sumber daya manusia agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib.

Selain itu, Sahwan menyampaikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2026 mengenai reorganisasi kelembagaan Mahkamah Agung telah diterbitkan.

Sebagai tindak lanjut, MA akan menyusun struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut.

Penataan organisasi diharapkan mampu memperjelas pembagian tugas, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi administrasi maupun dukungan teknis peradilan.

Gedung Pengadilan Hijau dan Penguatan Koordinasi

Dalam kesempatan yang sama, Sahwan turut menyampaikan arahan pimpinan MA mengenai pembangunan infrastruktur pengadilan pada 2027.

Pembangunan gedung pengadilan ke depan diarahkan untuk mengintegrasikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) serta pemanfaatan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya.

Konsep serupa juga diminta menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan renovasi gedung pengadilan yang telah ada.

Kebijakan tersebut diharapkan mendukung efisiensi penggunaan energi, pengelolaan fasilitas yang lebih berkelanjutan, serta penyediaan lingkungan kerja dan pelayanan publik yang semakin baik.

Menutup arahannya, Sahwan meminta seluruh jajaran di tujuh biro lingkungan BUA meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menjalankan tugas masing-masing.

Ia menilai komunikasi antarbiro perlu diperkuat untuk mencegah kesalahpahaman, mempercepat penyelesaian persoalan administratif, dan memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan.

Para kepala biro beserta jajarannya diminta membangun koordinasi yang lebih intensif, terutama dalam menghadapi kendala pelaksanaan tugas dan penyelesaian program kerja menjelang akhir tahun anggaran.

“Apabila ada kesulitan, Insya Allah dengan koordinasi yang baik, kita akan lebih mudah melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing biro,” pungkas Sahwan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Hakim Agung Kamar Pidana Sugiyanto, S.H., M.H., yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung periode 2023-2026, Hakim Agung Kamar Perdata sekaligus Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Sobandi, S.H., M.H., para kepala biro beserta jajaran di lingkungan BUA, serta para Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA.

Melalui penguatan kesejahteraan, penataan kelembagaan, modernisasi infrastruktur, dan peningkatan koordinasi internal, Mahkamah Agung diharapkan mampu mempercepat transformasi organisasi sekaligus meningkatkan kualitas dukungan administrasi bagi penyelenggaraan peradilan.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun lembaga peradilan yang profesional, berintegritas, efisien, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

(Red/Mh/Foto: Ist./Humas)