BSSN Gaungkan Kesetaraan Digital dan Kepercayaan Global pada Forum Keamanan Internasional di Moskow
Jakarta – Indonesia kembali menegaskan perannya dalam mendorong tata kelola keamanan siber yang inklusif dan berkeadilan di tingkat global melalui partisipasi aktif pada The 1st International Security Forum (ISF) 2026 yang berlangsung di Moskow, Rusia.
Dalam forum yang mempertemukan pejabat tinggi keamanan, penasihat keamanan nasional, menteri, serta perwakilan dari lebih dari 120 negara dan organisasi internasional tersebut, Indonesia melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tampil sebagai panelis pada sesi International Cooperation on Information Security, Selasa (26/5).
Delegasi Indonesia dalam kegiatan itu terdiri atas perwakilan Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian Luar Negeri, BSSN, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pada kesempatan tersebut, Indonesia menekankan bahwa perkembangan teknologi digital harus diiringi dengan komitmen bersama untuk menjamin kesetaraan akses, keamanan, dan kedaulatan setiap negara di ruang siber. Prinsip kesetaraan kedaulatan negara (sovereign equality) dinilai menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem digital global yang aman dan saling menghormati.
Indonesia berpandangan bahwa seluruh negara, tanpa memandang tingkat kemajuan teknologi maupun kapasitas ekonominya, memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan transformasi digital guna mendukung pembangunan nasional sekaligus menjaga keamanan dan ketahanan negaranya.
Selain menyoroti aspek kedaulatan digital, Indonesia juga mendorong penguatan program pembangunan kapasitas (capacity building) guna membantu negara-negara meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman siber. Upaya tersebut mencakup peningkatan kemampuan pencegahan, deteksi, respons, hingga pemulihan pascainsiden siber.
Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan bahwa tantangan keamanan siber tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Diperlukan pendekatan multipemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, industri teknologi, akademisi, komunitas teknis, dan masyarakat sipil agar tercipta sistem keamanan digital yang kuat dan berkelanjutan.
Indonesia juga menyoroti pentingnya Confidence-Building Measures (CBMs) sebagai instrumen strategis untuk memperkuat transparansi dan membangun rasa saling percaya antarnegara. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu ketegangan maupun eskalasi konflik akibat insiden siber lintas batas negara.
Dalam konteks tata kelola global, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai forum utama dalam pembahasan keamanan informasi internasional. Sementara di tingkat kawasan, Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama keamanan siber melalui berbagai mekanisme dan inisiatif yang berkembang di ASEAN.
Kontribusi Indonesia dalam sesi diskusi mendapat apresiasi dari para peserta forum. Berbagai gagasan yang disampaikan dinilai relevan dengan kebutuhan komunitas internasional dalam menghadapi meningkatnya ancaman siber yang bersifat lintas negara dan semakin kompleks.
Melalui partisipasi dalam ISF 2026, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam memperkuat kerja sama internasional, membangun komunikasi strategis, serta meningkatkan kepercayaan antarnegara sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan global di era digital.
Di tengah pesatnya transformasi teknologi dan meningkatnya ketergantungan dunia terhadap sistem digital, Indonesia menilai kolaborasi internasional yang inklusif dan saling percaya menjadi kunci penting untuk mewujudkan ruang siber yang aman, terbuka, stabil, dan bermanfaat bagi seluruh negara. (Gate 13/Foto: Ist.)
