Jejak Presiden Depok ke-9, J.M. Jonathans dan Berakhirnya Pemerintahan Depok Pasca-Kemerdekaan

Depok – Sejarah Kota Depok tidak hanya berbicara tentang perkembangan kawasan perkotaan modern. Jauh sebelum menjadi salah satu kota penyangga Jakarta, Depok memiliki perjalanan pemerintahan yang unik dengan keberadaan sembilan Presiden Depok pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Salah satu tokoh yang menempati posisi tersebut adalah J.M. Jonathans, yang dilantik sebagai Presiden Depok ke-9 pada 1946, setahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Namun, masa kepemimpinan Jonathans tidak berlangsung panjang. Pada periode tersebut, pemerintahan Gementee Bestuur Depok memasuki fase akhir seiring dengan perubahan status politik dan pemerintahan setelah Indonesia merdeka.

Sejarawan lokal Boy menjelaskan, setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, pemerintah Indonesia menghadapi persoalan keberadaan sejumlah tanah partikelir yang masih memiliki dasar hukum peninggalan pemerintahan Hindia Belanda.

Pemerintah kemudian mengutus Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan negosiasi dengan J.M. Jonathans agar tanah partikelir yang berada di Depok dapat menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses negosiasi tersebut berlangsung di Istana Presiden J.M. Jonathans. Pembicaraan yang berlangsung cukup panjang akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa Gementee Bestuur Depok menyerahkan tanah peninggalan Cornelis Chastelein kepada Indonesia.

“Pak Presiden J.M. Jonathans saat itu menyadari bahwa sekarang kita tidak berada di pemerintahan Hindia Belanda, tapi sudah NKRI,” tutur Boy.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara dan dilanjutkan dengan pembuatan akta pengalihan tanah partikelir Depok.

“Di sini ditandatangani berita acara kemudian dibuatlah akta pengalihan tanah partikelir Depok menjadi bagian tidak terpisahkan dari Indonesia,” tegasnya.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan sejarah Depok, khususnya dalam proses perubahan pemerintahan dan penguasaan tanah setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan.

Sembilan Presiden dan Jejak Pemerintahan Depok

Keberadaan sembilan Presiden Depok kini menjadi bagian dari sejarah panjang terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di wilayah tersebut.

Ketua YLCC, Revelino Isakh, mengatakan keberadaan para Presiden Depok menunjukkan bahwa pada masa lalu Depok memiliki tradisi pemerintahan tersendiri yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah kawasan tersebut.

“Sebuah sejarah yang tak terbantahkan bahwa Depok di masa itu punya pemimpin yang bernama presiden, sebagai pemimpin organisasi,” ujar Revelino.

Untuk menjaga agar sejarah tersebut tidak hilang ditelan perkembangan zaman, YLCC kemudian mendirikan Historische Studio, sebuah mini museum yang berada di area sekolah SMP Kasih.

Lokasi tersebut memiliki nilai sejarah tersendiri karena pada era Hindia Belanda kawasan itu pernah menjadi salah satu pusat pendidikan di Depok.

Historische Studio menyimpan berbagai koleksi yang berkaitan dengan perjalanan Cornelis Chastelein dan 12 Marga Kaum Depok, termasuk sejumlah benda antik yang diperkirakan telah berusia lebih dari tiga abad.

Koleksi tersebut menjadi bagian dari upaya mendokumentasikan perjalanan sejarah Kaum Depok sekaligus memperkenalkan warisan sejarah lokal kepada generasi berikutnya.

“Mungkin ini pertama kali di kota ini, mini museum tentang cerita 312 tahun perjalanan Kaum Depok. Salah satu kebanggaan kami semua, hal terkait itu ada di Historische Studio. Dan saya ke depannya akan komitmen bahwa sejarah yang sudah panjang ini terus lestari,” pungkas Revelino.

Keberadaan Historische Studio sekaligus menjadi pengingat bahwa di balik perkembangan Depok sebagai kota modern, terdapat perjalanan sejarah panjang yang mencakup pemerintahan lokal, tanah partikelir, tokoh-tokoh sejarah, serta komunitas Kaum Depok yang telah berkembang selama berabad-abad. (Red/Mh/Foto: Ist./Dok.)