Kinerja APBN Semester I 2026 Tetap Solid, Fiskal Indonesia Kuat dan Diakui Lembaga Pemeringkat Internasional

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I Tahun 2026 tetap berada pada jalur yang sehat, kuat, dan terjaga.

Di tengah dinamika perekonomian global, APBN dinilai mampu menjalankan fungsi strategis sebagai instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendukung percepatan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Pada kesempatan tersebut, Menkeu memaparkan bahwa kinerja APBN yang solid juga memperoleh pengakuan dari lembaga pemeringkat kredit internasional, yakni Standard & Poor’s (S&P) dan Lianhe Credit Rating.

Menkeu menjelaskan, hingga akhir Juni 2026 pendapatan negara telah mencapai Rp1.459,4 triliun, atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp1.656,0 triliun, meningkat 17,8 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurutnya, pertumbuhan pendapatan yang lebih kuat, diikuti belanja negara yang tetap produktif dan terarah, menunjukkan bahwa APBN terus menjalankan fungsi ekspansif untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal.

“Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun,” ujar Menkeu.

Ia menegaskan, capaian tersebut mencerminkan kondisi fiskal Indonesia yang tetap sehat sekaligus menunjukkan kemampuan APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, mendorong pertumbuhan, serta mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

“Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimistis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” katanya.

S&P Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Kinerja APBN yang positif turut menjadi salah satu faktor yang mendasari keputusan Standard & Poor’s (S&P) untuk mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

Menurut Menkeu, keputusan tersebut mencerminkan kepercayaan lembaga pemeringkat internasional terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di BBB dengan outlook stabil,” ujarnya.

Peringkat kredit tersebut menjadi indikator penting bagi investor global dalam menilai tingkat risiko investasi suatu negara. Dengan dipertahankannya peringkat BBB berprospek stabil, Indonesia dinilai tetap memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan prospek fiskal yang terjaga.

Selain memperoleh pengakuan dari S&P, Indonesia juga menerima penilaian positif dari Lianhe Credit Rating, salah satu lembaga pemeringkat terkemuka di Tiongkok.

Lembaga tersebut memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil terhadap rencana penerbitan Panda Bond oleh Pemerintah Indonesia di pasar keuangan Tiongkok.

Menkeu menjelaskan, peringkat tertinggi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperluas basis investor internasional sekaligus memperkuat akses pembiayaan melalui pasar obligasi Tiongkok yang memiliki kapasitas pendanaan sangat besar.

“Kita keluar report-nya memberikan rating AAA stable. Jadi AAA itu yang paling tinggi. Di China peringkat utang kita itu yang mentok atas. Ini penting sekali untuk kita karena China merupakan pasar yang besar untuk surat utang,” jelasnya.

Menurut Menkeu, keputusan Lianhe Credit Rating didasarkan pada berbagai indikator fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai tetap solid.

Faktor-faktor tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi yang terjaga, ketahanan terhadap tekanan eksternal, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, kapasitas pembayaran utang yang kuat, kecukupan cadangan devisa, serta rasio utang pemerintah yang tetap berada dalam batas aman dan pruden.

“Utang luar negeri kita relatif rendah, kapasitas pembayarannya cukup, devisanya juga cukup. Rasio utang pemerintah juga tetap pruden,” pungkas Menkeu.

Melalui capaian tersebut, Pemerintah optimistis APBN akan terus menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat kepercayaan investor, mendukung pembiayaan pembangunan nasional, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis. (Red/Gate 13/Foto: Ist.)