Tekankan Ubah Pola Pikir, Mendagri Dorong Pemda Kreatif Tingkatkan PAD
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027 yang digelar di Gedung Mapalus, Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (9/4).
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti masih dominannya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Ia menyebut, sebagian besar daerah di Sulut memiliki kontribusi PAD yang relatif kecil dibandingkan dana transfer yang diterima.
“Kalau hanya mengandalkan dana transfer pusat, akan sangat berat untuk mendorong pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin diperparah oleh tingginya porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di sejumlah daerah, belanja pegawai bahkan menembus lebih dari 50 persen, sehingga ruang fiskal untuk program pembangunan menjadi terbatas.
Mendagri menekankan perlunya perubahan pola pikir aparatur daerah. Ia menilai, selama ini birokrasi cenderung berorientasi pada belanja tanpa diimbangi upaya optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Pola pikir harus diubah. Kepala daerah harus berpikir seperti wirausaha, bagaimana pendapatan lebih besar daripada belanja, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menguraikan sejumlah strategi yang dapat dilakukan Pemda. Pertama, melakukan efisiensi belanja, khususnya pada pengeluaran operasional seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan nonprioritas. Kedua, menggali sumber-sumber PAD baru secara kreatif tanpa membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menghidupkan sektor swasta sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Salah satu langkah konkret yang disarankan adalah mempercepat perizinan melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia usaha, seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Libatkan Kadin, Apindo, ajak berdiskusi. Investasi tidak harus dari luar negeri, dalam negeri dan lokal juga sangat potensial untuk dikembangkan,” jelasnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, Mendagri berharap pemerintah daerah mampu memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah. (Red/Foto: Ist./Puspen Kemendagri)
