FORSIMEMA Dorong Penguatan Humas MA dan Peradilan Lebih Inovatif dan Transparan
Jakarta – Ketua Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA), Syamsul Bahri, mendorong peningkatan kualitas pelayanan hubungan masyarakat (Humas) di lingkungan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya agar lebih baik, inovatif, serta responsif terhadap kebutuhan publik.
Pesan tersebut disampaikan dalam acara Halalbihalal dan Forum Group Discussion (FGD) yang digelar pada Rabu (29/4) di Command Centre Lantai 2 MA Tower, Jakarta.
Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan MA, Ketua Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) Irfan Kamil, serta Ketua Bidang Hukum dan HAM Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang juga Ketua Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka), Barent Siagian.
Dalam forum tersebut, para tokoh media menekankan pentingnya transparansi, kredibilitas, dan komunikasi publik yang efektif dalam mendukung kinerja lembaga peradilan.
Syamsul Bahri menegaskan bahwa integritas tetap menjadi fondasi utama yang harus dijaga oleh seluruh aparatur peradilan. Menurutnya, komitmen terhadap integritas merupakan kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Selain itu, ia menyoroti peran strategis Humas yang tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi yang proaktif antara lembaga peradilan dan masyarakat.
Humas diharapkan mampu menghadirkan keterbukaan informasi, memberikan edukasi hukum kepada publik, serta responsif terhadap berbagai isu yang berkembang.
“Humas harus mampu memberikan klarifikasi yang cepat, akurat, dan terukur terhadap dinamika hukum di masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua FORSIMEMA, forum ini juga menekankan pentingnya sinergi antara lembaga peradilan dan media sebagai mitra strategis.
Syamsul menggarisbawahi, keterbukaan informasi dinilai akan membantu media menyajikan pemberitaan yang berimbang dan akurat, sekaligus meminimalisasi potensi misinformasi.
“Dalam konteks transformasi digital, peradilan juga didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai platform, seperti situs resmi dan media sosial, guna memperluas akses informasi kepada masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, sambung Symasul Bahri, bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Humas menjadi perhatian penting.
“Petugas Humas diharapkan memiliki kompetensi dalam komunikasi publik, manajemen krisis, serta literasi digital agar mampu menjalankan fungsi secara profesional,” ucapnya.
Forum ini menegaskan bahwa peradilan yang bersih dan berintegritas harus diiringi dengan pelayanan informasi yang terbuka dan inklusif.
“Dengan penguatan peran Humas, MA dan seluruh jajaran peradilan diharapkan dapat menunjukkan komitmen transparansi secara lebih nyata kepada masyarakat,” pungkas Syamsul Bahri. (Red/Mh/Foto: Ist.)
