Pariwisata Masih Dominan 66 Persen, Koster Dorong Bali Lepas Ketergantungan Lewat Ekonomi Digital
Denpasar – Ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata kembali disorot. Di tengah lonjakan kunjungan wisatawan yang mencapai lebih dari 16 juta orang sepanjang 2025, struktur ekonomi Pulau Dewata dinilai masih rapuh karena 66 persen ditopang sektor pariwisata.
Gubernur Bali Wayan Koster secara terbuka mendorong percepatan transformasi ekonomi berbasis digital sebagai jalan keluar untuk mengurangi ketimpangan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan saat membuka Bali Digital Innovation Festival 2026 di Denpasar, Bali, Selasa (28/4).
“Penguatan sektor ekonomi kreatif dan digital menjadi sangat penting,” tegasnya.
Di satu sisi, Bali menunjukkan performa impresif sebagai destinasi dunia. Sepanjang 2025 yakni lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara datang melalui jalur udara, sekitar 150 ribu wisatawan kapal pesiar, serta ditambah 9,3 juta wisatawan domestik
Total kunjungan menembus 16 juta orang, dengan kontribusi devisa mencapai sekitar Rp176 triliun atau 55 persen dari total devisa pariwisata nasional.
Namun di sisi lain, dominasi sektor tunggal ini dinilai berisiko tinggi terhadap stabilitas ekonomi Bali, terutama saat terjadi guncangan global.
Di tengah dorongan digitalisasi, persoalan mendasar justru belum sepenuhnya terselesaikan. Koster mengakui Bali masih menghadapi krisis pengelolaan sampah, dan kemacetan lalu lintas di berbagai titik strategis
Pemerintah daerah kini mengandalkan pendekatan dari hulu ke hilir, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) berkapasitas 1.200 ton per hari yang ditargetkan mulai beroperasi akhir 2026.
Di sektor infrastruktur, sejumlah proyek dikebut, seperti Jalan bypass dan konektivitas antarwilayah, Jembatan Nusa Ceningan, Jaringan air bersih Karangasem, dan Shortcut Singaraja–Mengwi (target 2027–2028)
Langkah ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Bali selatan dan wilayah lainnya.
Gubernur Koster menargetkan pemerataan pembangunan hingga 2029 untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah utara, timur, dan barat Bali.
“Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga pusat ekonomi digital,” ujarnya.
Festival digital yang digelar menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem inovasi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata.
Bank Indonesia: Digitalisasi Harus Inklusif dan Berkelanjutan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Haryono menyebut festival ini sebagai langkah strategis mempercepat transformasi digital.
Program yang didorong mencakup Digitalisasi UMKM, Transformasi pasar rakyat, dan Inisiatif komunitas seperti Banjar Pintar dan Pasar Go Digital
“Ini bukan sekadar forum, tetapi langkah nyata membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di balik geliat digitalisasi dan pariwisata, risiko keuangan juga mengemuka. Deputi PPATK Fhitriodi menyoroti maraknya praktik ilegal di sektor KUPVA BB (penukaran valuta asing non-bank).
Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, modus yang ditemukan meliputi transaksi tanpa dasar jelas (underlying), penggunaan identitas palsu, structuring untuk menghindari pelaporan, dan pencampuran dana legal dan ilegal (mingling)
Praktik ini berpotensi membuka celah terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga pendanaan terorisme.
“Ini bukan hanya merugikan pelaku usaha resmi, tapi juga berisiko terhadap sistem keuangan,” tegasnya.
Kapolda Bali Daniel Adityajaya menegaskan bahwa transformasi digital adalah keniscayaan, namun harus diimbangi dengan pengamanan yang kuat.
Menurutnya, ancaman di ruang digital semakin kompleks, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kepercayaan publik.
“Digitalisasi bukan pilihan, tapi kebutuhan. Namun risikonya juga harus diantisipasi,” pungkasnya. (Gate 13/Foto: Ist.)
