Gubernur Koster Pelajari Skema Obligasi Daerah dari Pemprov DKI Jakarta

Jakarta – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/8/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai inovasi pembiayaan pembangunan, termasuk skema creative financing melalui penerbitan obligasi daerah.

Dalam keterangan pers usai pertemuan, Gubernur Koster mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah mempelajari alternatif pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Bersyukur dapat beraudiensi dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Kami mendapat arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan studi ke Jakarta terkait creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah,” ujar Koster.

Selain membahas peluang penerbitan obligasi daerah, ketiga kepala daerah juga berdiskusi mengenai berbagai inovasi pembiayaan infrastruktur, termasuk pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan pengelolaan tata ruang sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan.

Koster mengaku memperoleh banyak masukan dari Gubernur DKI Jakarta yang dinilai relevan untuk mendukung percepatan pembangunan di Bali.

“Kami mendapat gambaran mengenai berbagai inisiatif dan langkah strategis yang telah diterapkan di DKI Jakarta. Beberapa di antaranya sangat memungkinkan untuk dipelajari dan disesuaikan di Bali, terutama terkait pemanfaatan ruang udara, pengaturan ketinggian bangunan, serta kerja sama dengan pihak swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pariwisata Bali,” jelasnya.

Menurut Koster, hasil pembahasan tersebut akan segera dikaji lebih lanjut oleh tim teknis di Bali dengan tetap menyesuaikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentunya akan disesuaikan dengan regulasi yang ada, baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai pemerintah daerah perlu mulai mengembangkan skema pembiayaan kreatif untuk menjawab tantangan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

“Dalam situasi ekonomi seperti saat ini, kita menghadapi tantangan dalam meningkatkan APBD. Kita tidak bisa terpaku pada pola konvensional, tetapi harus berpikir out of the box. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah,” ujar Pramono.

Ia juga memaparkan pengalaman Pemprov DKI Jakarta dalam penerapan KLB serta mekanisme Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) yang dinilai dapat menjadi bahan kajian bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan bahwa sekitar 74 persen aktivitas pariwisata Bali berpusat di Kabupaten Badung sehingga kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi semakin besar.

“Salah satu tantangan yang saat ini kami hadapi adalah mengatasi kemacetan,” katanya.

Menurut Adi Arnawa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung telah membangun sejumlah ruas jalan baru di wilayah Badung Selatan melalui skema pembiayaan kolaboratif antara pemerintah dan pihak ketiga.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata Bali yang berkelanjutan masih membutuhkan dukungan pendanaan yang besar. Karena itu, Pemkab Badung terbuka terhadap berbagai alternatif pembiayaan, termasuk melalui penerbitan obligasi daerah. (Red/Gate 13/Foto: Ist./Diskominfo)