Koster Tegaskan Tak Ada Lagi Ego Wilayah, Semua Harus Bergerak untuk Bali

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pembangunan Bali tidak boleh lagi terjebak dalam ego sektoral maupun kepentingan wilayah sempit. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta bergerak dalam satu arah pembangunan demi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di Pulau Dewata.

Penegasan tersebut disampaikan Koster saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6).

Menurut Koster, Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara terpadu. Karena itu, pembangunan tidak boleh lagi dipandang berdasarkan batas administratif kabupaten maupun kota, melainkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat Bali secara keseluruhan.

“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” tegasnya.

Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selama ini telah berhasil menciptakan stabilitas dan kondisi yang kondusif bagi pembangunan daerah.

Hasilnya, Bali mencatat berbagai capaian yang membanggakan di tingkat nasional. Dalam penilaian regional Jawa-Bali, Provinsi Bali dinobatkan sebagai daerah terbaik dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta penanganan stunting.

Pada kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting, Bali meraih peringkat pertama tingkat provinsi. Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan menjadi tiga kabupaten terbaik, sementara Kota Denpasar meraih predikat kota terbaik. Bali juga kembali menjadi provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi.

“Kita sudah memiliki Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun. Karena itu seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing daerah,” ujar Koster.

Gubernur Bali dua periode itu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 mencapai 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada tahun 2026.

Untuk mencapai target tersebut, sejumlah sektor strategis harus diperkuat, mulai dari pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, hingga sektor akomodasi dan makan minum yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi Bali.

Koster mengaku optimistis target tersebut dapat dicapai karena seluruh Bupati dan Wali Kota telah memahami berbagai persoalan daerah masing-masing serta menyampaikan laporan berbasis data yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

“Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Bali sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan di tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu, daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat diharapkan ikut berkontribusi mempercepat pembangunan wilayah lain.

Target penurunan angka kemiskinan dari 3,42 persen menjadi 3 persen, kata Koster, hanya dapat dicapai melalui kolaborasi dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Selain itu, seluruh pemerintah daerah diminta mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar perputaran uang di masyarakat meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya memasuki triwulan ketiga tahun anggaran.

Untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, Koster juga mendorong pelaksanaan pasar murah dan festival pangan lokal secara lebih intensif.

“Semakin banyak ruang yang mempertemukan produsen dan konsumen, maka semakin cepat pula pengendalian inflasi dilakukan,” ujarnya.

Pada sektor infrastruktur, Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan tetap dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan mulai tahun 2026.

Menurutnya, seluruh pembangunan yang dilakukan pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar, yakni memperkuat identitas dan daya saing Bali secara keseluruhan.

“Jika satu kabupaten atau kota terkena masalah dan menjadi sorotan nasional, yang terdampak adalah Bali. Yang rugi kita semua, bukan hanya satu daerah,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta pengendalian alih fungsi lahan produktif diperketat, terutama terhadap lahan pertanian dan kawasan hijau yang menjadi fondasi ketahanan pangan serta keseimbangan lingkungan Bali.

Perizinan pembangunan hotel dan restoran juga harus dilakukan secara selektif agar tidak mengorbankan keberlanjutan ruang hidup masyarakat.

Koster turut mendorong optimalisasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk memperkuat tata niaga hasil pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga kebutuhan hotel dan restoran di kawasan pariwisata dapat dipenuhi oleh produksi masyarakat Bali sendiri.

Menutup arahannya, Koster meminta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar seluruh program pembangunan berjalan selaras dan saling mendukung.

“Kalau semua ini berjalan dengan baik, maka capaian Bali bukan sekadar prestasi, tetapi menjadi reputasi yang dibangun bersama,” pungkasnya.

Dalam rakor tersebut, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Bali turut memaparkan perkembangan terkini di wilayah masing-masing, mulai dari kondisi kemiskinan, pengangguran, inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

Meski berbagai indikator menunjukkan tren positif, para kepala daerah menilai masih diperlukan dukungan yang lebih besar dari Pemprov Bali, khususnya dalam memperkuat skema transfer anggaran dan kerja sama antardaerah guna mempercepat pemerataan pembangunan.

Menanggapi hal itu, Koster kembali menegaskan bahwa masa depan Bali hanya dapat dibangun melalui semangat gotong royong dan kebersamaan.

“Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Yang kita bangun adalah Bali. Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, Denpasar, atau daerah lainnya. Daerah yang kuat harus membantu daerah yang membutuhkan agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali,” tegasnya. (Gate 13/Foto: Ist.)