Menag Nasaruddin Umar: Indonesia Jadi Model Pengelolaan Keberagaman

Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus memiliki masyarakat yang sangat beragam dapat menjadi model pengelolaan keberagaman di forum internasional.

Hal itu disampaikan Menag dalam sambutan pada The 39th Edition of the Annual International Conference on Biography and Support of the Prophet SAW. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan keselarasan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip Piagam Madinah dalam merawat toleransi di tengah kemajemukan bangsa.

Merujuk pada Sirah Nabawiyah dan kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah sebagai teladan dalam mengelola masyarakat majemuk, Nasaruddin menyebut Piagam Madinah sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah pengelolaan keberagaman.

“Piagam Madinah adalah bukti otentik pertama dalam sejarah peradaban manusia modern bagaimana keberagaman suku, ras, dan agama dapat dikelola dalam satu payung kewargaan bersama, di mana hak-hak minoritas dilindungi, kebebasan beragama dihormati, dan komitmen kolektif untuk membela tanah air ditegakkan bersama-sama,” ujar Menag di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, keberagaman etnis, bahasa, dan agama yang tersebar di lebih dari 1.700 pulau di Indonesia bukan merupakan ancaman, melainkan kekuatan yang dapat mempersatukan bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

“Keberagaman bukanlah sebuah ancaman disintegrasi, melainkan sebuah anugerah yang berhasil dipersatukan dalam ‘Bhinneka Tunggal Ika,’ berbeda-beda namun tetap satu,” katanya.

Nasaruddin menegaskan, kunci menjaga keutuhan masyarakat multikultural Indonesia di tengah modernisasi dan tantangan global terletak pada keselarasan nilai-nilai kenabian dengan konsensus bernegara.

“Jawabannya terletak pada keselarasan nilai-nilai dasar kenabian dengan konsensus bernegara kami, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Ia kemudian memaparkan tiga titik temu antara nilai kenabian dan konsensus bernegara Indonesia. Pertama, tauhid sosial dan kemanusiaan, di mana sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dinilai sejalan dengan prinsip toleransi dalam Al-Qur’an, La ikraha fiddin, atau tidak ada paksaan dalam agama.

Kedua, tradisi musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Ketiga, keadilan sosial yang menurutnya mencerminkan semangat Piagam Madinah.

“Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan semangat Piagam Madinah, di mana tidak ada diskriminasi berdasarkan mayoritas atau minoritas,” kata Menag.

Ia menambahkan, seluruh elemen bangsa memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum.

Konferensi tersebut digelar di Nouakchott, Mauritania, dengan mengangkat tema The Prophetic Guidance on Managing Diversity and Difference and Strengthening Common Grounds. Kegiatan dihadiri Presiden Mauritania Mohamed Ould Cheikh Ahmed Ould Ghazouani, Grand Mufti of Mauritania and Imam of the Great Mosque Sheikh Ahmed Al-Murabit Al-Shanqeeti, Menteri Agama dan Pendidikan Dasar Republik Islam Mauritania El-Vadil Sidati Louly, serta para ulama dan delegasi dari berbagai negara.

Menag menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara langsung dalam konferensi tersebut akibat kendala teknis dan tugas kenegaraan di Indonesia.

Dalam sambutannya, Menag juga mengajak peserta konferensi memperkuat kolaborasi kemanusiaan untuk menghadapi berbagai krisis global, mulai dari perubahan iklim, kemiskinan ekstrem, krisis pangan, hingga ketidakadilan sosial. Ia turut menyinggung penderitaan rakyat Palestina yang disebutnya sebagai duka mendalam umat Islam di seluruh dunia.

Menag mengajak seluruh peserta meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia berharap konferensi tersebut menghasilkan langkah konkret sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah di tingkat global.

“Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah ikhtiar kita dalam menegakkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kasih sayang di muka bumi ini,” pungkas Menag. (Red/Mh/Foto: Ist./Kemenag.go.id)