Raker Komisi V DPR RI Soroti Infrastruktur Bali, Koster Usulkan Percepatan Proyek Strategis
Jakarta – Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum (PU), serta Gubernur Bali digelar Rabu (8/4).
Forum ini menegaskan posisi Bali sebagai tulang punggung pariwisata nasional yang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam paparannya mengungkapkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang-tertinggi sepanjang sejarah.
Sementara total kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, mencapai sekitar 16,3 juta orang.
Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS), belanja wisatawan asing di Bali diperkirakan mencapai Rp176 triliun atau lebih dari separuh devisa pariwisata nasional.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, kontribusinya sekitar 66 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar kualitas Bali tetap terjaga,” tegas Koster.
Ia memaparkan sejumlah persoalan krusial yang dihadapi Bali, mulai dari abrasi pantai, kemacetan lalu lintas, krisis air bersih, pengelolaan sampah, hingga keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan.
Sebagai solusi, Koster mengusulkan percepatan sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung-Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, serta pembangunan pelabuhan logistik di wilayah Karangasem dan Klungkung.
Ia juga menyoroti tingginya arus kendaraan dari Pulau Jawa ke Bali saat musim libur dan hari besar keagamaan yang kerap menimbulkan kemacetan di titik penyeberangan.
“Kami berharap ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke Bali utara atau timur, agar tidak terjadi penumpukan di satu titik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa Bali merupakan aset nasional yang harus dijaga secara serius.
“Dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi ini bisa menurun drastis,” katanya.
Ia menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga daya saing Bali relatif kecil dibandingkan kontribusi yang diberikan terhadap perekonomian nasional.
“Untuk pengamanan pantai saja hanya sekitar Rp3–4 triliun. Tidak bijak jika potensi sebesar ini hilang karena kelalaian,” tegasnya.
Selain itu, Lasarus juga menyoroti persoalan aksesibilitas penerbangan domestik yang dinilai masih menjadi kendala bagi wisatawan.
“Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama bagi wisatawan domestik. Tiket pesawat sulit didapat, baik untuk berangkat maupun kembali. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Raker ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia, sekaligus menjaga kontribusinya terhadap perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat. (Gate 13/Foto: Ist.)
